[Riaz K. Tayob – Jenewa] – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Jumat (19 Juni) lalu mengadopsi sebuah Pakta Pekerjaan Global yang dirancang untuk memandu kebijakan-kebijakan di tingkat nasional maupun internasional dengan target menstimulasi pemulihan ekonomi, memicu lapangan pekerjaan dan memberikan perlindungan bagi para pekerja dan keluarganya.

Pakta digambarkan ILO sebagai sebagai Pakta yang paling mendesak dan paling luas jangkauannya yang pernah diadopsi ILO dalam merespon krisis ekonomi. Pakta tersebut menyerukan agar pemerintah dan organisasi perwakilan pekerja dan pengusaha bekerjasama menangani krisis pekerjaan global melalui kebijakan yang sejalan dengan agenda ILO tentang kerja layak.

Pakta lapangan pekerjaan global diadopsi Jumat lalu, pada sesi ke sembilan puluh delapan sesi akhir pertemuan tahunan ILO yang berlangsung selama dua minggu.

Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung selama tiga hari tentang lapangan pekerjaan global ini berlangsung selama konferensi tahunan ILO, para peserta menyuarakan dukungan untuk pakta pekerjaan global ini.

Pakta tersebut diadopsi berdasarkan laporan terbaru ILO yang menunjukan belum pernah terjadi peningkatan terus menerus terhadap pengangguran secara global dan angka kemiskinan.

Pakta Pekerjaan Global tersebut mengusulkan langkah-langkah yang bisa ditempuh negara-negara dalam menghadapi krisis berdasarkan kebutuhan serta situasi mereka masing-masing. Pakta tersebut terdiri dari sebuah pilihan-pilihan portofolio berdasarkan contoh-contoh keberhasilan yang juga dirancang untuk memberikan informasi serta dukungan pada tingkat multilateral.

Setelah penetapan pakta pekerjaan tersebut, Direktur Jendral ILO Juan Somavia menyatakan pada media bahwa Pakta Pekerjaan global ini adalah instrumen kebijakan ILO yang pertama dalam menghadapi krisis. Pakta tersebut diterima oleh konstituen ILO yaitu para pelaku ekonomi riil, pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Secara simbolis diungkapkan bahwa krisis berawal dari salah penanganan pada sistem keuangan dan kemudian berdampak pada ekonomi riil.

Pakta Pekerjaan Global mengakui bahwa ILO memiliki dasar pengetahuan dan kemampuan teknis yang dapat dipergunakan bagi negara yang hendak menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, ujar Juan Somavia.

Pimpinan ILO tersebut juga mengatakan bahwa ia berharap negara maju membantu negara berkembang. Negara maju memiki dua fungsi – menyampaikan perjanjian (komitmen), dan bahwa negara lain yang ingin menerapkan kebijakan (dalam menghadapi krisis) tidak menghadapi hambatan. Ada kebutuhan koherensi kebijakan antara negara-negara maju.

Resolusi berjudul “ pulih dari krisis: sebuah Pakta Pekerjaan Global”, menetapkan sebuah kerangka kerja untuk periode selanjutnya dan sumberdaya kebijakan-kebijakan praktis bagi sistem multilateral, pemerintah, pekerja dan pengusaha.

Pakta Pekerjaan Global diawali dengan pernyataan bahwa “Krisis ekonomi global dan dampaknya menggerakan dunia menghadapi kemungkinan peningkatan pengangguran yang berlarut-larut, memperdalam kemiskinan dan ketidaksetaraan. Lapangan pekerjaan biasanya hanya pulih selama beberapa tahun setelah ekonomi pulih. Di berbagai negara, sebelumnya perbaikan sederhana terhadap tingkat pekerjaan tidak akan cukup efektif memberikan sumbangsih untuk memperkuat ekonomi dan untuk meningkatkan kerja layak bagi perempuan dan laki-laki.“

“Ada kebutuhan untuk mengkoordinasikan pilihan-pilihan global demi memperkuat upaya nasional dan inernasional berpusat pada lapangan pekerjaan, keberlangsungan perusahaan-perusahan swasta, kualitas pelayanan publik, melindungi rakyat sekaligus menjamin hak dan meningkatkan suara serta partisipasi.”

Demi meningkatkan pemulihan serta pembangunan, Pakta Pekerjaan Global menggarisbawahi sebelas prinsip, beberapa diantaranya adalah :

n        Mencurahkan prioritas perhatian terhadap perlindungan dan peningkatan pekerjaan melalui keberlangsungan perusahaan, kualitas pelayanan publik dan membangun jaminan sosial yang memadai bagi semua, sebagai bagian langkah nasional dan internasional yang berkelanjutan untuk membantu pemulihan dan pembangunan.

n        Meningkatkan bantuan terhadap perempuan dan laki-laki yang rentan terpukul krisis termasuk pemuda yang terancam krisis, upah rendah, keahlian rendah, ekonomi informal serta pekerja migran;

n        Memfokuskan pada langkah-langkah untuk mempertahankan pekerjaan dan menyediakan transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain serta membantu akses ke pasar tenaga kerja untuk mereka yang tidak memiliki pekerjaan;

n        Mencegah solusi proteksionis serta konsekuensi buruk deflasi upah yang menjerat dan memperburuk kondisi kerja ;

n        Mempromosikan standar-standar inti perburuhan dan standar perburuhan internasional lain yang mendukung pemulihan ekonomi dan lapangan pekerjaan serta mengurangi ketidaksetaraan jender;

n        Melaksanakan dialog sosial seperti tripartit atau perundingan kerja antara pengusaha dan pekerja sebagai proses konstruktif dalam rangka meminimalisir dampak krisis bagi kebutuhan ekonomi riil;

n        Memastikan sinergisitas negara dengan pasar serta aturan ekonomi pasar yang efektif dan efisien mencakup lingkungan hukum dan peraturan yang memungkinkan terciptanya perusahaan swasta, keberlangsungan perusahaan dan mendorong pekerjaan di seluruh sektor, dan

n        ILO dengan mengikutsertakan lembaga-lembaga internasional, institusi keuangan internasional serta negara berkembang memperkuat koherensi kebijakan serta memperkuat bantuan pembanguan serta dukungan bagi Negara tertinggal, Negara berkembang dan transisi negara-negara dengan pembatasan fiskal dan ruang kebijakan dalam menghadapi krisis.

 

Berdasarkan respon kerja layak. Pakta Pekerjaan Global menyatakan” untuk membatasi resiko jangka panjang pengangguran dan meningkatnya informalitas yang sulit untuk dipulihkan, kami perlu mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan membantu orang bekerja.“

Beberapa respon tersebut dapat menyertakan antara lain: mendorong berlakunya permintaan serta membantu mempertahankan tingkat upah, membantu para pencari kerja termasuk melalui penerapan kebijakan pasar tenaga kerja aktif yang efektif, layak sasaran; mengakui sumbangsih usaha kecil dan menengah dan usaha mikro bagi penciptaan lapangan kerja, mendorong langkah- langkah termasuk akses terhadap kredit yang terjangkau yang akan menjamin sebuah lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangannya; mengunakan skema jaminan pekerja publik bagi pekerja sementara,program-program darurat pekerjaan publik dan skema penciptaan lapangan kerja secara langsung yang tepat sasaran, termasuk ekonomi informal; dan juga meningkatkan investasi pada infrasatruktur, riset dan pembangunan, pelayanan publik serta produksi dan jasa “ hijau” (baca: lingkungan).

Di negara berkembang, sistem jaminan sosial juga dapat meredakan kemiskinan dan memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional serta pembangunan sosial. Langkah-langkah jangka pendek membantu kelompok yang paling rentan tepat diterapkan  dalam situasi krisis.

Menurut Pakta tersebut, negara-negara harus berfikir untuk : mengajukan skema transfer uang tunai sehingga orang miskin dapat memenuhi kebutuhan mendesaknya dan mengurangi kemiskinan, menciptakan jaminan sosial yang memadai bagi semua orang; memperpanjang jangka waktu dan ruang lingkup tunjangan penganguran, memastikan bahwa pengangguran jangka panjang tetap terhubung dengan pasar tenaga kerja melalui, contohnya, pengembangan keahlian sehingga dapat dipekerjakan, menyediakan jaminan tunjangan minimum Negara yang tidak lagi menyediakan dana pensiun serta kesehatan yang memadai dan memikirkan rancangan skema yang lebih baik dalam melindungi tabungan para pekerja di masa mendatang  dan mencakup para pekerja tidak tetap dan pekerja kontrak.

Untuk menghindari spiral deflasi upah, Pakta Pekerjaan Global tersebut menyarankan pilihan berikut sebagai panduan: (1) Dialog Sosial, (2) Perundingan; dan (3) upah minimum menurut undang-undang atau negosiasi.

Upah minimum harus ditinjau dan diadaptasi secara berkala. Pemerintah dan juga pengusaha serta pemberi kerja harus menghargai dan mendorong penegosiasian kisaran upah.  Mengikis jurang pendapatan berbasis jender harus menjadi bagian integral upaya tersebut.

Untuk mencegah penurunan kondisi perburuhan serta mewujudkan pemulihan, Pakta Pekerjaan global menyatakan bahwa sangat penting untuk menyadari bahwa penghargaan terhadap prinsip-prinsip dasar dan hak di tempat kerja merupakan hal yang genting bagi martabat umat manusia, pemulihan dan pembangunan. Pakta pekerjaan global mengajak siaga agar tercapai penghapusan dan pencegahan meningkatnya bentuk kerja paksa, pekerja anak dan diskriminasi di tempat kerja; serta penghargaan terhadap kebebasan berserikat, hak untuk berorganisasi dan mengakui hak untuk perundingan bersama sebagai mekanisme yang memungkinkan tercapainya dialog sosial yang produktif saat terjadinya peningkatan ketegangan sosial, baik dalam sektor ekonomi formal maupun informal.

 

Sejumlah konvensi serta rekomendasi perburuhan internasional, selain konvensi dasar, relevan dengan Pakta Pekerjaan Global, merujuk kepada instrumen ILO mengenai kebijakan lapangan pekerjaan, upah, jaminan sosial, hubungan pekerjaan, pemutusan pekerjaan, admistrasi perburuhan serta inspeksi, pekerja migran, kondisi pekerja dalam kontrak publik, kesehatan dan keselamatan kerja, jam kerja dan mekanisme sosial dialog.

Pakta Pekerjaan Global juga mengungkapkan” Dialog sosial termasuk kesepakatan kerja yang cocok di seluruh level semakin vital untuk diperkuat, diakui dan dimanfaatkan terutama pada saat ketegangan sosial memanas.” Penguatan kapasitas terhadap administrasi serta inspeksi tenaga kerja merupakan unsur yang penting dalam tindakan inklusif tentang perlindungan pekerja, jaminan sosial, kebijakan pasar tenaga kerja dan dialog sosial.

Lebih lanjut, Pakta menyatakan bahwa agenda di atas terkait erat dengan dimensi lain globalisasi dan membutuhkan koherensi kebijakan serta koordinasi internasional. ILO harus sunguh-sungguh bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta seluruh organisasi internasional yang terkait.

ILO menyambut ajakan G20, bekerjasama dengan organisasi terkait lain, untuk menilai langkah yang dijalankan dan langkah yang perlu dilakukan di masa mendatang. Pakta “Kami menengaskan dukungan terhadap peran ILO dalam Ketua Badan Eksekutif PBB (UN Chief executives Board), yang dapat membantu menciptakan lingkungan internasional yang menguntungkan bagi penurunan krisis. Kami mendorong ILO memastikan pelaksanaan yang efektif dan koheren bagi kebijakan ekonomi dan sosial sebagaimana tertuang pada Pakta Pekerjaan Global.

Pakta Pekerjaan Global menambahkan bahwa kerjasama amat penting khususnya bagi sejumlah isu antara lain: menciptakan kerangka kerja pengawasan dan peraturan yang secara global lebih kuat dan lebih konsisten terhadap sektor keuangan sehingga berperan bagi ekonomi riil, mendorong kelangsungan perusahaan swasta dan kerja layak dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tabungan dan pensiun rakyat, mendorong perdagangan dan pasar yang efisien dan teratur yang menguntungkan semua orang serta menghindari proteksionisme negara.Beragam tingkat pembangunan Negara harus menjadi pertimbangan dalam mengangkat beban bagi pasar dalam dan luar negeri, dan mengubah menjadi ekonomi  yang rendah karbon, ramah lingkungan yang mampu membantu percepatan pemulihan lapangan pekerjaan, mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung tujuan pembangunan serta mewujudkan kerja layak.

Pemerintah harus memikirkan pilihan-pilihan seperti upah minimum yang dapat mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan, meningkatkan permintaan dan memberikan sumbangsih bagi stabilitas ekonomi. Krisis saat ini harus dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk menciptakan respon-respon kebijakan baru yang setara jender.

 

Tentang pembiayaan langkah-langkah tersebut Pakta Pekerjaan Global menyatakan bahwa Negara-negara maju kekurangan ruang untuk menerima respon-respon serta kebijakan-kebijakan pemulihan yang membutuhkan dukungan khusus. Pakta Pekerjaan Global mengajak Negara–negara donor mempertimbangkan untuk menyediakan dana, beserta sumberdaya krisis yang ada, bagi penerapan tindakan rekomendasi-rekomendasi serta kebijakan ini.

 

Berkenaan dengan langkah ILO, Pakta Pekerjaan Global menyatakan bahwa ILO telah menyadari otoritas di berbagai area kepentingan utama untuk menyikapi krisis serta mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini ILO memiliki kapasitas dalam penelitian dan analisis data ekonomi dan sosial.

ILO berkomitmen mengalokasikan sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan yang diperlukan dan bekerja dengan lembaga – lembaga untuk membantu konstituen yang meminta dukungan untuk memanfaatkan Pakta Lapangan kerja global. Untuk melaksanakan hal ini, ILO akan memandu dengan deklarasi tahun 2008 tentang keadilan sosial untuk globalisasi yang adil dan Pakta tersebut disertai dengan resolusi.

Artikel dalam bahasa Inggris berjudul Labour: ILO adopts "Global Jobs Pact" in response to crisis, diterbitkan oleh SUNS 6725, Selasa, 23 Juni 2009.

Daftar Istilah

G20 : merupakan kelompok Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral  dari 19 negara yang didirikan tahun 1999. G20 membicarakan isu-isu kunci dalam ekonomi dan keuangan global. Anggota saat ini adalah Argentina,  Australia, Brazil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris dan Amerika Serikat. [lihat www.g20.org]