[Sangeeta Shashikant, Jenewa]. Tulisan ini adalah bagian kedua dari laporan pertemuan sesi ke 126 dari Executive Board  (EB – Dewan Eksekutif) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 18-23 Januari lalu di Geneva. Di bawah ini pandangan berbagai negara anggota dalam isu pandemi influenza (Preparedness: sharing of  influensa  viruses dan access to vaksin and other benefits – sering disingkat sebagai Kerangka PIP), beberapa diantaranya mengenai  pembagian akses atas vaksin, perlindungan kekayaan intelektual dan kaitan dengan industri farmasi pembuat vaksin dan obat.

India mengatakan bahwa mereka mendukung pembagian virus dengan jaringan  WHO atas dasar pengertian bahwa ini akan menguntungkan kesehatan masyarakat global  dan diimbangi dengan komitmen pembagian keuntungan yang setara serta pada saat bersamaan. India menambahkan bahwa materi genetik harus menjadi bagian dari definisi materi hayati.  Negara berkembang harus mempunyai akses pada riset, data dan teknologi untuk mengembangkan produk seperti vaksin, obat dan reagen, sehingga menyumbangkan pada aksesibilitas dan keterjangkauan harga.

India menunjuk pada fakta bahwa negara yang ingin mengimpor dari pembuat vaksin global disyaratkan untuk terikat dalam kesepakatan kontrak yang rinci yang bersifat rahasia (konfidensial) dan terlepas dari semua tanggung jawab sehingga hasil yang tidak baik dibebankan hanya pada importir. Ditambahkan bahwa kewajiban kontrak yang tidak transparan, tidak etis  bertentangan dengan prinsip keadilan. India mengatakan mereka ingin WHO membuka perjanjian yang dibuatnya dengan pembuat vaksin awal sehingga akan memberdayakan anggota yang membeli vaksin.

India mengatakan bahwa manfaat seperti kumpulan vaksin, obat dan bahan lain di WHO bersifat penting dalam jangka pendek, tapi bukanlah “solusi jangka panjang yang berkelanjutan”.  Mereka menekankan pentingnya memperluas kemampuan global untuk membuat vaksin influensa  termasuk di negara berkembang. Jadi alih teknologi dan pengembangan kapasitas harus diberi prioritas tinggi, kata India.

Selanjutnya India mengatakan bahwa mereka terganggu dengan berita di koran bahwa anggota SAGE mempunyai hubungan finansial dengan perusahaan farmasi yang terlibat dalam pengembangan vaksin H1N1, juga tentang laporan yang mengklaim bahwa flu babi adalah “ pandemi palsu".

(SAGE diberi tanggung jawab menasehati WHO tentang kebijakan dan strategi global secara menyeluruh, dari urusan vaksin dan teknologi,  riset dan pengembangan, hingga penghantaran imunisasi serta kaitannya dengan intervensi kesehatan lain).

Indonesia mengatakan bahwa pandemi H1N1 telah mengharuskan adanya respon kesehatan global, dan bahwa pada saat kekurangan di tingkat global, kerjasama global bisa memberikan dukungan dengan memfokuskan pada pembagian keuntungan yang adil dan setara.  Mereka mengatakan bahwa IGM telah membuat kemajuan dalam prinsip-prinsip tertentu seperti komitmen untuk berbagi  virus influensa yang berpotensi pandemi berdasarkan kesetaraan dan juga manfaatnya. Indonesia menekankan pada pentingnya memastikan agar  Kerangka PIP dirampungkan.

Malawi, mewakili anggota Kantor Regional Afrika (AFRO), mengatakan mereka menghargai usulan dari Dirjen, tapi menurut pemahaman AFRO, mereka tidak terlibat dalam negosiasi mengenai usulan tersebut. AFRO mengatakan usulan Dirjen untuk memisahkan pembagian virus dengan pembagian manfaat adalah  penyimpangan besar dari pembahasan di IGM.  

Malawi mengatakan bahwa Afrika mempunyai banyak tantangan dan ingin melihat sebuah mekanisme internasional untuk menjamin pembagian keuntungan yang adil dan setara. Mereka juga menyerukan diadakan sebuah proses negosiasi yang terbuka, inklusif  dan transparan.

Bangladesh mengatakan bahwa diperlukan mekansime yang lebih dapat diprediksi dan berkelanjutan untuk pembagian keuntungan. Bangladesh siap berbagi virus tapi ingin melihat pembagian keuntungan yang jelas dan berkelanjutan dengan negara-negara yang terkena dampak.  Selanjutnya Bangladesh juga menekankan bahwa  Standard Material Transfer Agreement (SMTA) harus diberlakukan pada pembagian virus dan pembagian keuntungan bagi semua entitias, dan bahwa SMTA harus menjadi satu-satunya instrumen yang mengikat. Bangladesh menambahkan bahwa SMTA tidak harus dibatasi bagi pembuat vaksin  influensa  dan pembagian keuntungan tidak boleh bersifat sukarela, tapi harus tercantum dalam  SMTA.

Bangladesh juga memperingatkan bahwa “jalan tengah” yang diusulkan Dirjen akan mengarah pada pengaturan  ad hoc, serta tidak menangkap pandangan semua negara Anggota.  

Oman, mewakili anggota wilayah Mediteranea Timur (EMRO) mengatakan bahwa transparansi dalam pertukaran contoh amat penting, karena akan membantu mempersiapkan vaksin. Pembagian keuntungan yang adil dan setara serta akses pada vaksin untuk memerangi pandemi, dengan harga terjangkau, adalah hal penting bagi  EMRO. Persentasi tertentu dari vaksin yang diproduksi harus dialokasikan bagi setiap negara berdasarkan populasinya guna menjaim distribusi yang adil, dan HKI tidak harus menjadi isu karena ini adalah persoalan pandemi.

Brazil mengatakan bahwa mereka melihat kerangka pembagian  virus dan keuntungan di masa depan akan memungkinkan pembagian virus secara sistematik dan cepat, pembagian keuntungan yang adil dan setara, alih teknologi,  dan perbaikan global di laboratorium. Tentang pembagian keuntungan, Brazil mengatakan itu adalah hak negara Anggota dan perjanjian pembagian keuntungan harus mengikat dan dapat ditegakkan, serta tidak terbatas pada  pembuat vaksin influensa.  

Mexico, salah satu negara yang mengalami serangan  H1N1 terparah dan yang berbagi virus, mengatakan bahwa kerjasama adalah penting untuk memerangi penyakit ini. Mexico mengatakan bahkan dengan adanya mekanisme berbagi virus, tidak ada mekanisme berbagi manfaat. “Kami punya stok vaksin terbatas dan hanya beberapa negara yang mempunyai akses pada stok itu.

Jepang menekankan pada kontribusi sukarela dan bahwa HKI harus dianggap sebagai insentif penting untuk inovasi.  

Hungaria, mewakili Uni Eropa, mengatakan bahwa HKI mempunyai peran penting dalam meningkatkan inovasi, dan harus ditangani melalui kerjasama dengan organisasi kompeten seperti  WTO dan WIPO. Uni Eropa mendukung niat meningkatkan akses pada vaksin terutama di negara yang tidak mempunyai kapasitas produksi tapi menyatakan khawatir dengan kaitan wajib antara pembagian  virus dan pembagian keuntungan, serta ingin melihat mekanisme berbasis kontribusi sukarela.

Mauritius menunjuk pada perlunya menjelaskan situasinya berkaitan dengan laporan media tentang hubungan SAGE dengan perusahaan farmasi, karena akan memengaruhi keputusan warga apakah vaksinasi diperlukan. WHO perlu menyediakan panduan mengenai hal itu.

Menjawab isu yang dilontarkan  India dan Mauritius, Dr Chan mengatakan bahwa ada banyak rumor dan misinformasi, dan ini merugikan negara-negara. Ia menambahkan bahwa “Kami telah memberikan bantahan dan menyatakan dengan jelas rekomendasinya”.

Dr Chan menambahkan bahwa WHO mempunyai kebijakan yang mensyaratkan para ahli untuk membuat deklarasi konflik kepentingan. Semua ahli yang berpartisipasi dalam SAGE telah menyatakan konflik kepentingan, yang kemudian dibagi kepada ahli lain SAGE. Menurut Dr. Chan ini adalah proses check and balance rekan sejawat yang penting. “Apakah para ahli memberikan pernyataan sepenuhnya adalah sebuah isu etis. Bila kami mengetahui bahwa pengungkapan tidak diberikan secara penuh, langsung diadakan investigasi dan inilah yang kami lakukan selama ini. Kami punya pengaturan khusus dimana kami tidak memasukkan partisipan dan pengamat tertentu dalam proses pembuatan keputusan” katanya.

Dr Chan mengatakan tidak terdapat terlalu banyak ahli dalam bidang influensa, dan karena itu, mereka dicari oleh industri, institusi akademik dan institusi riset. “Saya tidak bisa menghambat dunia untuk mencari nasihat terbaik. Kami akan berupaya keras untuk mengkounter misinformasi dan melindungi kenetralan  para ahli”, kata Dr. Chan.

Menurut berita TNN pada 13 Januari, tidak satupun anggota dewan vaksin, kecuali satu, telah mendeklarasikan konflik kepentingan, walaupun mereka punya hubungan finansial yang luas dengan perusahaan farmasi dalam bentuk hibah riset dan konsultasi.

Laporan itu menyebutkan Undang-Undang Kebebasan Informasi Denmark mengungkapkan bahwa  Prof. Juhani Eskola, seorang anggota  SAGE dari Finlandia, menerima hampir  6,3 juta  euro pada  2009 dari pabrik pembuat vaksin untuk program riset vaksinnya. Wartawan Denmark telah melaporkan enam anggota SAGE lainnya mempunyai hubungan finansial dengan perusahaan farmasi.  

Laporan ini selanjutnya mengatakan bahwa nama dan afiliasi anggota SAGE dan  kelompok kerja SAGE diterbitkan di web WHO bersama dengan laporan rapat serta deklarasi kepentingan yang diberikan para ahli, tapi ternyata deklarasi konflik kepentingan oleh anggota  SAGE tidak ditemukan di web WHO.

Laporan lain oleh  Pharma Times tanggal  6 Januari mengatakan bahwa Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) akan mengadakan debat darurat dan penyelidikan bulan ini mengenai “pengaruh” yang ditekankan oleh pembuat obat pada kampanye  flu H1N1 global oleh WHO.

Dikatakan bahwa  Dr Wodarg, seorang  dokter dan mantan anggota  Bundestag Jerman, menuduh WHO, "telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan farmasi besar dan para ilmuwan mereka, untuk meredefinisi pandemik” dengan menghilangkan pernyataan bahwa ‘ sejumlah besar orang telah mengalami sakit atau mati’ dari definisi yang ada, dan menggantinya dengan hanya mengatakan ‘harus ada virus, yang menyebar melampaui batas negara dan orang tidak mempunyai kekebalan terhadapnya’.

Beberapa delegasi mengatakan secara pribadi bahwa mereka berharap isu yang diangkat dalam berita media ditangani saat kaji ulang respon pandemi H1N1 yang akan diadakan oleh  WHO. +

Sumber: TWN Info Service on Intellectual Property Issues, 27 Januar1 2010. Third World Network, www.twnside.org.sg. Pertama kali diterbitkan dalam  SUNS #6849, tanggal  26 Januar1 2010