[Lutfiyah Hanim – Jakarta] Kelompok masyarakat sipil kembali mengirimkan surat protes kepada Sekretaris Jenderal (sekjen) UPOV (Organisasi Internasional untuk Perlindungan Varietas Baru Tanaman), Francis Gurry, dan DR. Rolf Jordens, Wakil Sekretaris Jenderal UPOV. Surat tersebut dikirimkan untuk meminta UPOV untuk membuka pintunya pada Petani dan organisasi masyarakat sipil.

Konvensi UPOV (selanjutnya disebut sebagai UPOV) disahkan pada tahun 1961 di Paris Perancis, dan mulai berlaku sejak 1968, setelah diratifikasi oleh tiga negara pertama, yaitu Belanda, Inggirs dan Jerman Barat. UPOV adalah kependekan dari Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales atau dalam bahasa Inggris, disebut International Union for the Protection of New Varieties of Plants atau Organisasi Internasional untuk Perlindungan Varietas Baru Tanaman.

Oktober lalu, Komite Konsultatif UPOV menolak aplikasi dari Asosiasi Pemuliaan tanaman untuk Kemanfaatan Masyarakat (Association of Plant Breeding for the Benefit of Society (APBREBES) dan Via Campessina Koordinasi Eropa (ECVC) sebagai Observer dalam organisasi UPOV.

Sebagai organisasi antar pemerintah, UPOV harus merepresentasikan kepentingan semua orang, demikian tulisnya dalam surat. Jadi dalam hal ini, penolakan ini tanpa dasar kongkrit dan tidak bisa diterima.

ECVC adalah angota Via Camessina, gerakan organisasi internasional terbesar yang beranggotakan petani, produsen kecil dan menengah, petani tanpa tanah, perempuan petani, masyrakat asli, pemuda desa dan pekerja sector pertanian.

Sementara APBREBES berdiri sebagai organisasi yang bekerja untuk pemuliaan tanaman dan isu yang berkaitan dengan peraturan UPOV. APBREBES beranggotakan berbagai organisasi: Berne Declaration (Swiss); Center for International Environmental Law (AS); Community Technology Development Trust (Zimbabwe); Development Fund (Norwegia); Local Initiatives for Biodiversity, Research and Development (Nepal); Searice - The Southeast Asia Regional Initiative for Community Empowerment (Philippines); dan Third World Network (Malaysia).

Dalam suratnya, ECVC dan APBREBES berpandangan bahwa keputusan UPOV dalam menentukan status observer perlu direvisi. Keputusan tersebut mengecewakan. Ini memperlihatkan bahwa UPOV tidak inklusif atau mendukung petani dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk kepentingan petani, petani kecil dan skala menengah serta masyarakat luas. Ini juga memperlihatkan pemegang hak, perusahaan benih swasta dan perwakilannya dalam pengamblan keputusan dan ketidakinginannya untuk memperoleh perbedaan pandangan dalam organisasi. Sikap ini berlawanan dengan tren global mengenai partisipasi masyarakat sipil dalam forum organisasi antar pemerintah multilateral.

Sementara, kelompok organisasi non pemerintah tersebut mencatat organisasi lainnya seperti, Asosiasi Internasional untuk Perlindungan Hak Keyaan Intelektual (International Association for the Protection of Intellectual Property - AIPPI); Kamar dangan Internasional (International Chamber of Commerce - ICC); Asosiasi Industri Farmasi Eropa (European Federation of Pharmaceutical Industries’ Association - EFPIA); Federasi Internasional Pengacara kepemilikan Property (International Federation of Industrial Property Attorneys - FICPI) dan berbagai asosiasi yang mewakili kepentingan perusahaan benih dan bioteknologi serta pemegang hak Kekayaan intelektual telah mendapatkan status sebagai Obeserver di UPOV.

Karena itu, dalam surat yang dikirim ke Sekjen, kelompok masyarakat sipil menuliskan bahwa alasan organisasi seperti ECVC dan APBREBES ditolak aplikasinya sebagai Observer sebagai yang sulit dimengerti. Apalagi dengan laporan dari Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan yang telah mepresentasikan bahwa ada bukti kemungkinan adanya dampak buruk dari peraturan perlindungan varietas tanaman pada kehidupan petani dan kedaulatan pangan.

Kelompok masyarakt sipil mengingatkan UPOV, bahwa keterlibatan berbagai pandangan dari berbagai pemangku kepentingan, akan menyumbangkan upaya pengembangan bagi UPOV. UPOV sebagai organisasi antara pemerintah tidak bisa hanya mewakili kepentingan sector swasta dan mengabaikan kepentingan petani, petani kecil dan menengah serta masyarakat umum.

Kelompok masyarakt sipil juga mendesak mendesak sekretariat dan negara anggota UPOV untuk memberikan status Observer dalam pertemuan UPOV pada bulan Maret 2010.

Konvensi UPOV memiliki 2 versi perjanjian, versi 1978 dan 1991. UPOV versi 1978 mulai berlaku pada 1981, versi 1991 pada tahun 1998. Negara anggota lama bisa memilih mengadopsi versi 1978 atau versi 1991. Sedangkan negara anggota baru harus mengadopsi versi 1991.

Sampai September 2006, UPOV memiliki 62 negara anggota termasuk Komunitas Eropa. Beberapa negara anggota UPOV adalah  Albania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarusia, Belgia, Kanada, Denmark, Ekuador, Estonia, European Community, Finlandia, Perancis, Jerman. Kantor pusat berada di Jenewa Swiss. Indonesia bukan anggota UPOV.

Surat dalam bahasa Inggris, terlampir di bawah ini. Untuk memberikan dukungan bisa mengirimkan email ke This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ditunggu sampai 14 Maret 2010.

Untuk informasi lebih jauh bisa dilihat pada http://www.evb.ch/en/p16720.html

Open Letter

To:

Mr. Francis Gurry, Secretary General Of UPOV,

Dr. Rolf Jördens, Vice-Secretary General Of UPOV,

Member States Of UPOV

Support For Farmer And Civil Society Organisations’ Observer Status to UPOV

We, the undersigned organisations call on UPOV to open its doors to farmer and civil society organizations.

Last October, UPOV’s Consultative Committee rejected the application by the Association of Plant Breeding for the Benefit of Society (APBREBES) and the European Coordination Via Campesina (ECVC) for observer status in UPOV’s bodies. In addition, ECVC learned of the rejection through official meeting records, as UPOV did not even consider it necessary to communicate to ECVC of the outcome of the application for observer status.

UPOV being a Union of States must represent the interests of all their people.  Thus in our view, this rejection was without any concrete basis and is simply unacceptable.

ECVC is a member of Via Campesina, the biggest international movement of peasants, small- and medium-sized producers, landless, rural women, indigenous people, rural youth and agricultural workers.

APBREBES is founded by organizations working on plant breeding and issues related to UPOV regulations. APBREBES is made up of the following organizations: Berne Declaration (Switzerland); Center for International Environmental Law (USA); Community Technology Development Trust (Zimbabwe); Development Fund (Norway); Local Initiatives for Biodiversity, Research and Development (Nepal); Searice - The Southeast Asia Regional Initiative for Community Empowerment (Philippines); and Third World Network (Malaysia).

The competence of ECVC and APBREBES in matters governed by UPOV is beyond question.

We are of the view that UPOV’s decision on the application for observer status needs to be revisited. The decision is disappointing. It shows that UPOV is not inclusive or supportive of farmer and civil society organizations that work in the interest of peasants, small and medium scale farmers and the broader public. It also shows that UPOV favors and prefers to largely involve right-holders, private seed companies, and their representatives in its decision making processes and is against having a variety of views presented in the Organization’s discussions. Its attitude is against the global trend of more inclusive participation of civil society in multilateral intergovernmental fora.

Organizations such as the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI); International Chamber of Commerce (ICC); European Federation of Pharmaceutical Industries’ Association (EFPIA); International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI) and other associations that represent interests of major seed and biotechnology companies and IP holders have observer status at UPOV.

As such it is indefensible that farmer and civil society organizations such as ECVC and APBREBES were denied observer status last October. This is even more so in view of the recent report of the UN Special Rapporteur on the Right to Food that has presented evidence of the possible adverse impact of plant variety protection laws on the lives of farmers and food sovereignty.

We are of the view that representation of all stakeholders is crucial for the further development of UPOV. UPOV being an intergovernmental organisation cannot only serve the interests of the private sector and ignore the interests of peasants, small and medium scale farmers and the broader public.

We strongly support the application by ECVC and APBREBES for observer status in UPOV bodies  and urge the UPOV Secretariat and Member States to grant observer status to ECVC and APBREBES at the next UPOV-Meeting in March 2010.

A rejection of the applications would signify to the world that UPOV only favors certain stakeholders and is not interested in taking into account issues that affect, the most vulnerable communities, food sovereignty and biodiversity.

Sumber: TWN Info, 2 Maret 2010, Call to support farmer and CSOs' application to UPOV for observer status.