[Meena Raman – Jenewa] Media massa Denmark membeberkan sebuat memorandum konfidensial yang berasal dari kantor Perdana Menteri Denmark pada akhir April 2010. Dokumen tertanggal  6 Januari 2010 itu berjudul  "COP15: analysis, perspective dan strategy" dan menyampaikan perspektif Denmark tentang Konferensi Perubahan Iklim Kopenhagen pada Desember 2009 lalu. Memorandum tersebut juga menjabarkan kejadian yang mengarah pada penyusunan Kesepakatan Kopenhagen (Copenhagen Accord) yang kontroversial itu.  

Copenhagen  Accord tidak diadopsi pada Pertemuan ke 15 Para Pihak (COP 15) pada Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim  (UNFCCC) tapi hanya dicatat. Dokumen itu dikritik oleh beberapa negara  karena dianggap berasal dari sebuah proses yang tidak transparan dan tidak demokratis. Proses pembuatan dokumen hanya melibatkan 26 negara dalam pertemuan rahasia.

Berita tentang  memorandum ini dimuat dalam surat kabar Denmark, Politiken, pada  28 April. Rincian tentang isi memorandum dibocorkan pada  media pada  29 April. Terjemahan bahasa Inggris dari memorandum yang dibocorkan ini kemudian disampaikan kepada  Third World Network.

Hal utama dalam memorandum tersebut ialah bahwa agar bisa mendapatkan kesepakatan iklim yang mengikat secara hukum di Kopenhagen, maka bagi Amerika Serikat (AS),  "untuk mengikuti sebuah kesepakatan internasional persyaratan absolut adalah bahwa China berpartisipasi berdasarkan persyaratan yang serupa, yang secara spesifik dinyatakan sebagai syarat  untuk simetri dalam kadar kewajiban, walaupun tidak secara nyata disebutkan tentang apa yang harus dilakukan China."

Memorandum itu mengungkapkan bahwa  Denmark mengambil inisiatif pendekatan “kesepakatan tunggal” yang akan mencakup komitmen negara berkembang dan negara maju, dan yang akan menggusur “wawasan global Kyoto” (maksudnya Protokol Kyoto yang membagi tanggung jawab antara negara maju dan negara berkembang – penterjemah).

Juga disebutkan dalam  memorandum bahwa ada “perpecahan” di dalam tubuh PBB, antara Sekjen dan orang-orangnya (yang sepakat dengan pendekatan kesepakatan tunggal ala Denmark) dengan sektretariat UNFCCC, yang lebih cenderung pada “gagasan  Protokol Kyoto” dimana negara berkembang tidak membuat komitmen spesifik.

Diungkapkan pula bahwa Eropa telah mencoba membangun aliansi dengan beberapa negara berkembang. Tapi upaya ini  diambil alih oleh AS dan  China, yang membentuk kesepakatan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan mereka dan ternyata mereka senang dengan hasilnya. Memorandum  itu mengeluhkan bahwa pada jam-jam terakhir, “Eropa nampaknya adalah yang paling dikalahkan”.

Seorang diplomat senior dari negara berkembang yang membaca memorandum ini mengatakan bahwa dokumen tersebut menyatakan arogansi Denmark sebagai penyelenggara Konferensi Kopenhagen, yang tidak memahami kelemahan mereka sendiri.

Menurut  memorandum itu sudah jelas bahwa bahkan sebelum Konferensi Kopenhagen ada perpecahan di antara  the negara berkembang. Ada yang ingin agar  Protokol Kyoto diteruskan dimana negara maju mengambil komitmen konkrit  dan negara berkembang berkontribusi secara sukarela. Ada negara yang pro “kesepakatan politis global” dimana “sebuah kerangka kerja global yang baru” yang mencakup komitmen  untuk negara berkembang akan dibentuk di Kopenhagen.

"Bahkan sebelum konferensi itu, juga jelas bahwa perpecahan ini tidak hanya menyangkut kelompok-kelompok negara, tapi juga secara institusi di dalam masing-masing negara dan organisasi. Negara industri, walaupun mempunyai perbedaan dalam tingkat komitmennya, pada dasarnya mempunyai persepsi bahwa sebuah kesepakatan global yang baru harus berlandaskan pada serangkaian kewajiban yang akan mencakup negara berkembang” bunyi memorandum tersebut.

Selanjutnya, menurut  memorandum itu, guna mencerminkan pandangan AS, kesepakatan di Kopenhagen  harus “mencakup semua negara dalam sebuah komitment politik yang menciptakan simetri dalam tingkat komitmen, sambil menghargai perbedaan dalam komitmen spesifik. Sekelompok kesepakatan seperti ini juga akan lebih baik daripada model Kyoto untuk mengakomodasi berbagai inisiatif berbeda untuk iklim dari berbagai negara dan kelompok”.

Pada awal  2009, "sudah jelas bahwa tidak ada dasar untuk mencapai  sebuah kesepakatan iklim yang mengikat secara hukum” tulis  memorandum itu.

"Walaupun pemerintahan baru  AS telah mengumumkan niatnya untuk berada di garis depan dalam negosiasi iklim global, setelah krisis finansial menjadi jelas bahwa perundangan iklim  AS yang baru tidak akan dapat diadopsi sebelum COP15, dan bahwa perundangan seperti itu juga tidak membuka kemungkinan bahwa AS akan mengadopsi sebuah rejim legal yang dibangun berdasarka  Protokol Kyoto."

"Jepang mengumumkan dengan tegas bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam periode komitmen kedua di bawah  Kyoto, kecuali  AS melakukan hal yang sama” kata  memorandum itu.

"China dan India, saat Forum Ekonomi Utama ( MEF atau Major Economies Forum) pada 2008, menampik kemungkinan mereka akan mengambil kewajiban legal dalam sebuah kesepatakan iklim yang baru.  Untuk kedua negara ini – seperti juga untuk kebanyakan  negara berkembang – model dasarnya tetaplah Protokol  Kyoto, yang memuat kewajiban bagi negara maju, ditambah dengan kesepakatan di bawah Konvensi, untuk membuat  AS melakukan kewajiban legal yang sebanding,  dan membentuk kerangka untuk kontribusi sukarela bagi negara berkembang yang utama. 

"Jadi jelas bahwa bahwa dapat dicapai satu atau dua kesepakatan yang mencakup penghasil emisi terbesar dunia, dan bahwa target (peningkatan suhu global) 2 derajat bisa dicapai hanya jika strateginya diarahkan menuju sebuah kesepakatan global”, demikian lanjut memo tersebut.

Menurut  memorandum itu “Perdana Menteri Denmark meluncurkan gagasan satu kesepakatan – dua tujuan pada Konferensi Parlemen internasional di Kopenhagen, pada 24 Oktober 2009 dan selanjutnya ia melaksanakan strategi itu melalui kontak intensif dengan rekan-rekannya”.

"Pada bulan-bulan menuju COP15, semua pemain utama telah memberi tanda bahwa mereka bisa mendukung sebuah kesepakatan global berdasarkan prinsip-prinsip yang disampaikan PM Denmark pada 24 Oktober. Dukungan untuk kesepakatan politis dengan efek operasional yang langsung semakin kuat ketika wakil dari 20 negara bertemu di Kopenhagen beberapa minggu sebelum konferensi dan membahas rancangan pertama kesepakatan itu. Walaupun semuanya memberikan komentar konstruktif, pertemuan itu juga memberikan peringatan jelas bahwa tidak ada kesatuan menyangkut basis untuk perundingan pada  COP15," kata  memorandum itu.

"Sinyal bahaya pada dasarnya menyangkut masa depan Protokol Kyoto, yang mencerminkan pertanyaan lebih mendasar tentang sejauh mana  kontribusi negara berkembang utama dalam merngurangi emisi  harus dilihat sebagai kewajiban internasional.  AS, dan juga Jepang serta Eropa, semakin melihat bahwa China terutama dan negara  BASIC lainnya harus memberikan suatu tingkatan komitmen untuk melakukan upaya mitigasi nasional sebagai imbalan atas obligasi negara maju melakukan pengurangan emisi secara absolut pada jangka panjang dan pendek” Demikian bunyi memorandum itu. (Negara BASIC mengacu pada  Brazil, South Africa atau Afrika Selatan, India dan China).

Dalam negara BASIC, menurut memorandum ini, ada dua aliran pemikiran. Yang satu bersikeras  pada tanggung jawab historis negara industri pada perubahan iklim dan percaya bahwa jika negara berkembang membuat komitmen mengurangi emisi, maka akan menurunkan kesempatan pertumbuhan ekonominya.  Hal ini akan menjadi awal dari ketidakadilan global. Kelompok yang lain melihat bahwa sebuah kesepakatan iklim dengan kewajiban yang lebih seimbang sebagai awal sebuah tata dunia baru dimana negara berkembang utama mengambil tempat yang layak sebagai negara adi daya kolektif, dipimpin China. Kedua aliran ini sepakat bahwa diperlukan upaya nasional dan peningkatan kerjasama inernasional untuk mengatasi pemanasan global. Perbedaannya terletak pada apakah kerjasama internasional mencakup komitmen bagi negara berkembang utama”.

Memorandum juga menyebutkan perbedaan pandangan antara Sekjen PBB dan sekretariat UNFCCC mengenai masa depan Protokol  Kyoto.

"Pada tahap akhir persiapan proses, ada faktor yang membuat rumit yaitu sinyal yang membingungkan dari pelaku utama, dan juga perpecahan di dalam PBB. Ada perpecahan antara Sekjen PBB beserta orang-oranganya yang secara aktif mendukung posisi Denmark, dengan  sekretariat UNFCCC yang mungkin menerima gagasan “kesepakatan politis” tapi dalam kerangka Kyoto, dimana  negara berkembang tidak mengambil komitmen spesifik. Perpecahan ini menjadi berbahaya bagi  Denmark sebagai tuan rumah, yang kemudian meruncing karena belum terbangun rasa percaya antara  kepemimpinan sekretariat UNFCCC dan delegasi COP Denmark” kata  memorandum.

Menurut the memorandum, dalam seluruh Konferensi Kopenhagen, jelas bagi pelaku utama bahwa satu-satunya hasil yang mungkin dicapai adalah sebuah kesepakatan politis. Yang tidak jelas adalah apakah kesepakatan itu akan menyebutkan tingkat ambisi dan komitmen negara berkembang, termasuk isu transparansi.

Menurut  memorandum itu, " menjadi jelas terutama bagi negara-negara  BASIC bahwa mereka amat sadar akan bahaya kemungkingan terbentuk aliansi de facto  antara negara maju dengan negara yang paling kurang berkembang dimulai dari titik ambisi Eropa  dan Jepang yang tinggi, dan dengan dorongan  AS dari pinggir garis arena”.

"Hal ini membuat  China tertekan sehingga mengambil langkah menuju komitmen konkrit dan ambisi yang tinggi. Ancaman ini semakin nyata karena perkembangan itu akan membuat perpecahan di antara keempat  negara  BASIC. India, Afrika Selatan  dan Brazil sangat mengetahui bahwa tanggung jawab historis negara maju dalam dekade berikutnya akan terlampaui oleh China dan bahwa mereka punya kepentingan terhadap upaya China mengatasi perubahan iklim”.

Selanjutnya dikatakan "Situasi ini tidak dapat diterima China, terutama karena  AS tidak dapat mengumumkan janji komitmennya. Tanggapan China adalah secara aktif memperkuat alinasi dalam BASIC, dan selama konferensi mempertahankan persatuannya serta menghubungkannya dengan agenda pembangunan yang bersikeras mempertahankan model Kyoto agar negara BASIC bisa melindungi dirinya dari serangan negara industri”.

"Lalu teks negosiasi yang disusun Denmark yang harusnya rahasia, bocor ke media massa saat konferensi. Teks tersebut dibocorkan ke harian the Guardian yang menerbitkan isinya secara rinci. Menurut media Denmark, pada saat itu PM Denmark membantah bahwa dokumen tersebut adalah draf untuk teks final.

"Masalahnya bukanlah kebocoroan teks itu sendiri, karena sudah diketahui oleh semua pelaku utama. Tetapi cerita yang menyertainya, yang mencerminkan upaya sengaja oleh Presiden COP 15 untuk membebankan tanggung jawab tanggapan terhadap iklim di masa ke depan ke pundak negara berkembang”

"Jadi mitos kudeta ditiupkan dan irama ini tetap bertahan selama konferensi, sehingga menghentikan kemampuan Presiden COP untuk menghasilkan sebuah teks yang secara politis seimbang” kata memorandum.

Selanjutnya, ketika  Presiden AS Barrack Obama tiba pada  18 Desember (hari terakhir konferensi), ia diberi tahun bahwa kesepakatan sudah sulit dicapai. Dikabarkan Presiden AS memberikan “dorongan baru bagi negosiasi”.

Denmark memutuskan “meneruskan negosiasi dalam kelompok amat sempit, walaupun hal ini merusak proses konferensi itu sendiri”, demikian kata  memorandum.

"Bagi  adalah amat penting untuk membawa pulan sebuah kesepakatan dimana China memberikan komitmen dan mengandung janji China untuk transparansi”.

Hal ini diperlukan untuk mempertahankan “harapan akan sebuah perundangan tentang iklim di AS, dan dengan demikian sebuah kesepakatan iklim global. Dalam hal ini, keinginan Eropa untuk mendapatkan target konkrit menduduki peringkat kedua. Hal ini dijelaskan Obama kepada para pemimpin Eropa setelah ia mempertukarkan target 50/50 goal (pengurangan emisi global  50% pada 2050 berdasarkan tingkat 1990) dengan rumusan teks mengenai transparansi dengan China”, lanjut  memorandum.

"Bagi Eropa, ini adalah pil lebih pahit lagi, saat Obama  mengatakan kepada media bahwa ini adalah sebuah kemenangan, bahkan sebelum teks negosiasi diselesaikan. Dalam situasi politik yang tegang setelah kedatangan para kepala negara dan pemerintahan, semua konflik dan ketegangan politik menjadi nyata. Sementara China dan negara  BASIC lain berupaya membuat Copenhagen Accord sesuai dengan kepentingan mereka, di lain pihak mereka berupaya mencegah aliansi antara  negara berkembang yang rentan dan negara maju yang ambisius” tulis  memorandum.

Berkaitan dengan kelompok  G77,  memorandum ini menyebutkan “ tidak boleh meremehkan kesulitan negara  BASIC untuk mengendalikan instrumen PBB melalui G77; kelompok ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah organ yang bermain baik sesuai pemainnya, tapi sebagai pelajaran perkusi dalam sebuah sekolah musik dimana guru mencoba menetapkan dan mempertahankan kecepatan, tapi dimana banyak orang melakukan pukulan besar dan kecil, dan hanya dalam satu keseluruhan mengikuti sebuah irama tertentu (itupun tidak selalu demikian).”

"Sementara  kepentingan politik terkonsentrasi pada negosiasi  Copenhagen Accord, neogsiasi dalam dua jalur yang resmi menghadapi kebuntuan; negosiasi resmi diakhiri dengan  dua keputusan singkat untuk meneruskan mandat melakukan negosiasi di bawah Konvensi dan Protokol  Kyoto tanpa mengacu pada instrumen legal apapun” kata memorandum itu.

Mengenai  Copenhagen Accord,  memorandum mengatakan bahwa “hasil sebuah negosiasi politik, seperti diketahui  tidak dapat diadopsi secara formal setelah para pemimpin politik meninggalkan kota”.

(Beberapa  negara berkembang termasuk  Tuvalu, Venezuela, Bolivia, Nicaragua dan Sudan menolak adopsi  Copenhagen Accord karena dihasilkan melalui proses yang tidak demokratis dan tidak transparan).

Menurut  memorandum  ini, “bagi AS, kemajuannya berkaitan dengan transparasi dan dengan demikian diartikan sebagai kemauan China untuk mengadakan komitmen pada tingkat tertentu. Dan inilah tujuan utama AS. Diharapkan hal itu meningkatkan kemungkinan perundangan tentang iklim di AS diadopsi secara resmi”

“Bagi AS, keuntungannya dalah bahwa target 2 derajat (peningkatan suhu global) tidak diterjemahkan menjadi angka pengurangan emisi yang konkrit dan bahwa debat tentang pembagian beban ditunda hingga mungkin setelah perundangan itu diadopsi nantinya”.

"China juga punya alasan untuk puas. Kesepakatan ini mencerminkan pandangan China dengan rincian yang dapat diterima. Yang penting perbedaan antara negara maju dan negara berkembang dipertahankan” tambah dokumen tersebut.

Menurut memorandum, " negara BASIC menjadi korban dari strategi mereka sendiri, yang mencoba membuat  Kyoto menjadi alat yang kuat untuk membuat komitmen dalam pengurangan emisi serta pembiayaan. Mereka sadar bahwa rejim Kyoto tidak dapat diselamatkan, tapi tidak pasti apa yang akan menggantikannya.”

"Negara Kepulauan dan Africa serta negara kurang berkembang umumnya cukup puas dengan kesepakatan ini, lebih karena mengandung potensi keuangan yang besar. Jepang dan Australia umumnya juga puas. Akhirnya, Eropa nampaknya adalah yang paling kalah. Bagi negara-negara Eropa utama, ini adalah sebuah kesadaran baru akan tata dunia bipolar yang baru dimana kepentingan AS bersesuaian dengan kepentingan China, dan didukung oleh negara berkembang besar lainnya, yang pada menit terakhir memilih cara China daripada cara Eropa.  Upaya Eropa membangun aliansi dengan negara berkembang diambil alih oleh kepentingan China dan AS” kata memorandum ini.

Mengenai strategi pada  2010 bagi Denmark, memorandum menyebutkan  "Denmark harus berinteraksi kuat dengan  Mexico guna berkontribusi untuk mengadakan kerjasama internasional tentang perubahan iklim pada  2010 dalam cara yang paling tepat untuk agar mencapai operasionalisasi Copenhagen Accord secepat mungkin”.

Memorandum ini memicu reaksi tajam dari beberapa diplomat negara berkembang dalam negosiasi perubahan iklim. Seorang diplomat senior yang terlibat dalam  Konferensi Kopenhagen mengatakan secara pribadi "Saya melihat arogansi Denmark tetap ada. Mereka tidak peduli dengan kelemahan mereka sendiri, dan upaya menimbulkan perpecahan di antra anggota  UNFCCC, dan terhadap inkompetensi mereka dalam menangani persoalan ini”

"Juga sungguh menyedihkan , bahwa dalam memorandum itu, tidak terlihat setitikpun kepedulian akan perubahan iklim, keadilan atau kemanusiaan. Hanya ada perasaan merendahkan negara miskin, yang harus dibeli dan dimanipulasi. Apakah ada analisis diri dalam memorandum itu? Tidak ada. Saya merasa sangat jijik terhadap seluruh dokumen ini” kata diplomat senior tersebut.  

Sumber: Leaked Danish post-mortem of Copenhagen fiasco.  TWN Climate Info: 05 Mei 2010, diterbitkan dalam SUNS #6918,  5 Mei 2010