[Chee Yoke Ling dan Saradha Iyer – New York] Pada 14 Mei 2010 PBB memulai persiapan penyelenggaraan Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan pada 2012 (United Nations Conference on Sustainable Development), untuk mengkaji ulang kemajuan dan kesenjangan pelaksanaan dari hasil konferensi bersejarah 20 tahun lalu yaitu KTT  (konferensi tingkat tinggi) Rio de Janeiro tentang lingkungan dan pembangunan pada 1992 serta berbagai pertemuan PBB  lain yang relevan. Konferensi ini disebut Konferensi Rio+20.

Sha Zukang, telah ditunjuk oleh Sekjen  PBB Ban Ki-Moon untuk menjadi kepala Sekretariat  Konferensi. Pada pembukaan Komite Persiapan (PrepCom), secara mengejutkan, ia menyampaikan janji akan memastikan bahwa proses antar pemerintah ini akan  transparan,  demokratis, dan terbuka.

Ia menekankan bahwa  Negara Anggota harus mengambil kepempimpinan,  menolak konflik antar badan di PBB dan menghimbau bila ada manipulasi dalam proses agar melaporkan kepadanya dan mengungkapkannya.

Sha menegaskan bahwa Sidang Umum memutuskan menyelenggarakan Konferensi  Rio+20 Conference, bukan sebagai acara peringatan, tapi untuk memperbarui komitmen politik terhadap pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan, serta menangani tantangan baru dan yang akan muncul.

Selanjutnya ia menyatakan bahwa mengingat hanya ada delapan hari yang disediakan dalam waktu dua tahun bagi Komite Persiapan untuk bertemu, maka penting bahwa pertemuan itu menjadi efisien dan bahwa beberapa  KTT yang sudah direncanakan digunakan sebagai landasan untuk  Rio +20. Ia berjanji akan memobilisasi seluruh perangkat PBB secara penuh dan berupaya  mendapatkan masukan antar-badan yang koheren dan terkoordinasi ke dalam proses ini, dari semua tingkatan.

[Sha, seorang diplomat karier dari China, saat ini menjabat wakil Sekjen  PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial; tugasnya meliputi tanggung jawab atas tindak lanjut KTT dan Konferensi  PBB yang utama]

Ia mengatakan  "Kita bertemu dilatar belakangi krisis berganda. Kekacauan finansial dan dampaknya tetap membahana di seluruh ekonomi dunia. Ketidakamanan pangan, akses yang lemah pada pelayanan energi modern, dan ketidakpastian harga energi, masih mengancam jutaan kehidupan orang-orang yang rentan.  Pada tingkat global, perubahan iklim, degradasi lahan, kepunahan keragaman hayati, dan kekurangan air, adalah beberapa tantangan antar-batas negara yang mengancam proses pertumubuhan jangka panjang serta kehidupan yang berkelanjutan.

"Kenyataan yang menyedihkan adalah walaupun terjadi pertumbuhan spektakuler selama dua abad di bumi ini, kita telah gagal menghapuskan kemiskinan.....  Jika kita tetap berjalan di jalur yang saat ini, kita akan mewariskan kemiskinan materi dan lingkungan, BUKAN KESEJAHTERAAN, bagi anak cucu kita”.

Selanjutnya ia mengatakan “Pemecahan sementara  yang kita lakungan terhadap krisis ini, dengan pendekatan jangka pendek dan berbasis sektor, tidak lagi memadai untuk menangani krisis berganda. Hanya pembangunan berkelanjutan, dengan tekanan pada kaitan antar sektor untuk menandangi tantangan sosial, ekonomi dan lingkungan  dalam cara yang terpadu dan seimbang, yang bisa memberikan solusi jangka panjang serta berkejalutan terhadap aneka krisis tersebut “.

Pada  24 Desember 2009,  Sidang Umum  PBB ke  64 mengadopsi  Resolusi 64/236  yang memutuskan “ mengadakan Konferensi tentang Pembangunan Berkelanjutan pada 2012 pada tingkat setinggi mungkin, termasuk Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan atau wakil yang lain”.

Tujuan  Konferensi adalah “mendapatkan perbaruan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, menilai kemajuan sejauh ini dan kesejnajangan dalam implementasi dari  hasil KTT utama mengenadi pembangunan berkelanjutan dan menangani tantangan baru dan yang akan muncul”.

[Hasil-hasil utama mencakup Deklarai Rio  dari   Konferensi tentang Lingkungan dan Pembangunan serta  Agenda 21 yang diadopsi oleh para Kepala Pemerintahan dan Negara pada  1992 selain juga Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati, Kerangka Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim dan  Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi, Rencana Tindak Johannesburg Plan  yang diadopsi pada KTT Dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan pada 2002, komitmen dan rencana tindak dari KTT Dunia mengenai Pembangunan Sosial  1995 di Kopenhagen, Konferensi Dunia keempat tentang Perempuan 1995 di  Beijing, Konferensi Internasional  tentang Pembiayaan bagi Pembangunan  2002 di Monterrey, Tindak Lanjut  Konferensi Internasional  on tentang Pembiayaan bagi Pembangunan  2008 untuk Meninjau Impelementasi  Monterrey Consensus di  Doha dan  Konferensi PBB  tentang Krisis Finansial dan Ekonomi Dunia serta Dampaknya pada Pembangunan 2009.]

Pertemuan tiga hari di Markas Besar  PBB, di  New York (17-19 Mei) akan menetapkan peta jalan yang akan memuncak pada sebuah Konferensi dimana Brazil akan menjadi tuan rumah lagi, seperti pada KTT  Rio 1992.

Pada  1 April 2010, Sekjen  PBB mengeluarkan laporan setebal 30 halaman berjudul  "Progress to date dan remaining gaps in the implementation of the outcomes of the major summits in the area of pembangunan berkelanjutan dan analysis of the themes for the Conference"  (Kemajuan dan kesenjangan yang masih ada dalam implementasi KTT utama di bdiang pembangunan berkelanjutan dan analisis mengenai tema Konferensi). Laporan itu menjadi dokumen landasan bagi pertemuan persiapan pertama.

Laporan itu menyerukan revitalisasi Semangat Rio 1992 tapi tidak mengacu pada prinsip “tanggung jawab bersama namun berbeda” yang menjadi landasan  Agenda 21, Deklarasi Rio dan Konvensi  PBB tentang Perubahan Iklim.

Duta Besar (Dubes)  John Ashe dari  Antigua dan  Barbuda serta Duta Besar In-kook Park dari Korea Selatan adalah ketua bersama untuk proses persiapan menuju Konferensi  2012. Mereka adalah anggota Biro Konferensi bersama dengan pejabat pemerintah dari Argentina, Botswana, Kroatia, Republik Czech, Mesir, Itali, Pakistan dan Amerika Serikat (AS). Brazil, sebagai tuan rumah adalah anggota  ex officio.

Dubes  Abdullah M. Alsaidi dari  Yemen berbicara untuk Kelompok G of 77 dan  China. Ia mengatakan  "Sebuah pandangan tentang hasil yang telah dicapai sejak Konferensi dasar pada 1972, KTT Bumi 1992 dan KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan pada  2002, memperlihatkan sebuah kesenjangan implementasi yang persisten, dan banyak komitmen yang dibuat oleh masyarakat  internasional belum sepenuhnya dipenuhi pada saat dunia masih menderita dari dampak gabungan krisis pangan global, energi dan krisis global keuangan serta ekonomi, ditambah perubahan iklim”.

G77 menekankan "perlunya pendekatan yang lebih holistik terhadap pembangunan berkelanjutan. Kerena itu amat diperlukan penghalusan strategi dan perspektif kebijakan yang lebih tajam, ditujukan pada implementasi hasil KTT utama tentang pembangunan berkelanjutan, secara efektif, terutama di tingkat  regional dan nasional , dilengkapi dengan mekanisme complemented internasional yang lebih kuat dan efektif dalam hal dukungan  global dan  regional serta komitmen finansial yang lebih besar”.

Mengenai konsep ekonomi hijau, G 77 mengatakan bahwa pada saat ini, belum ada definisi  yang jelas dan mendapatkan konsensus tentang apa yang tercakup dalam pendekatan tersebut.  "Laporan,  deklarasi  dan diskusi mengasumsikan bahwa ekonomi hijau bisa disetarakan dengan suatu kumpulan kebijakan ekonomi, di bawah paradigma pembangunan berkelanjutan, agar dapat menjembatani kesenjangan antara ekonomi  dan lingkungan. Namun, asumsi ini masih jauh dari kesepakatan”.

G 77 menekankan bahwa “pemahaman tentang cakupan dan kemungkinan manfaat dari pendekatan ekonomi hijau, serta risiko  dan biayanya, diperlukan untuk mencegah pengulangan pembahasan tentang keterkaitan antara lingkungan, ekonomi dan masyarakat, atau tentang perbedaan antara tantangan pembangunan yang dihadapi negara berkembang  dan  situasi di negara maju, yang secara konseptual sudah diselesaikan 18 tahun lalu di Rio.

"Lebih jauh, dalam  Deklarasi  Nusa Dua, para menteri lingkungan telah merumuskan konteks ekonomi hijau dalam hubungan dengan pilar lingkungan dari  pembangunan berkelanjutan dan mengakui perlunya untuk mendefinisikannya lebih lanjut. Kita juga harus menelaah hubungannya dengan pilar  ekonomi dan sosial dari  pembangunan berkelanjutan".

[Deklarasi  Nusa Dua diadopsi pada pertemuan Forum Menteri LIngkungan Global UNEP Februari 2010 di  Bali, Indonesia.]

Mengenai kerangka  institusional untuk  pembangunan berkelanjutan, tema kedua dari Konferensi  2012, G77 mengatakan bahwa sebuah kerangka yang efektif pada semua tingkatan merupakan kunci bagi implementasi  Agenda 21 dan hasil dari KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan 2002 serta memenuhi tantangan  pembangunan berkelanjutan yang muncul.

Kelompok ini mengatakan walaupun ada konsensus  internasional mengenai perlunya peningkatan koordinasi  dan  kerjasama di antara organiasi internasional organisations dan kesepakatan lingkungan, masih ada perbedaan pandangan tentang bagaimana melakukannya dalam sistem PBB saat ini di bidang  pembangunan berkelanjutan.

G 77 mengidentifikasi isu  pembangunan berkelanjutan yang baru dan sedang muncul, mencakup:  krisis finansial dan ekonomi, pangan  dan energi, perubahan iklim, keragaman hayati, desertifikasi, kelangkaan air, peningkatan bencana dan kebuuthan untuk mempersiapkan dan memulihkan dari bencana.

G 77 menyambut baik semangat  Sha  dan menyerukan agar ketua lainnya dalam proses persiapan ini merumuskan proses inter-sesi  yang transparan dan inklusif, yaitu kelompok kerja terbuka yang memungkinkan melakukan tugas di antara (masa sela) pertemuan persiapan pertama dan kedua  (yang kedua diadakan pada February 2011).

Negara berkembang mengkhawatirkan bahwa delapan hari yang dialokasikan bagi komite persiapan tidak cukup.

Spanyol, atas nama Uni Eropa (UE), menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah tantangan paling penting di jaman kita, sebuah prioritas atas bagi  UE dan menyerukan agar ada hasil berorientasi aksi yang ambisius dari  2012, berdasarkan kerja Komisi tentang Pembangunan Berkelanjutan (CSD), dan menghindari tumpang tindih dengan proses kaji ulang lain.

EU mengatakan  Konferensi agar mengembangkan pemahaman bersama tentang “ekonomi hijau  dan menehlaah bagaimana ekonomi hijau bisa menghapuskan kemiskinan.

Selanjutnya  UE menyatakan bahwa pertemuan pertama PrepCom harus memberikan panduan  dan peta jalan yang jelas serta jadwal selain daftar dokumen yang diperlukan untuk pertemuan kedua.

Kanada, berbicara untuk kelompok  CANZ  (Kanada, Australia dan Selandia Baru atau New Zealand), menggariskan pandangan tentang kedua tema. Kanada mengyatakan bahwa ekonomi hijau  dan kerangka institusional untuk pembangunan berkelanjutan diidentifikasi sebagai isu dan tantangan penting sejak  1992. Selanjutnya dikatakan bahwa kedua tema ini harus dipertimbangkan secara lebih rinci, dan pembahasan harus bermuara pada pemahaman bersama.

CANZ mendesak pembahasan yang terfokus dan penggunaan waktu yang terbatas secara efektif. Mereka mengatakan bahwa proses Rio 2012 harus fokus pada pekerjaan CSD dan  tidak boleh ada duplikasi dengan proses kaji ulang lainnya. Pekerjaan persiapan harus melihat bagaimana proses kaji ulang lain bisa mendukung proses  Rio 2012.

[Di antara pekerjaan  PBB yang sedang berlangsung adalah kaji ulang implementasi  Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs) dan Mauritius Strategy for the Further Implementation of the Programme of Action for the Sustainable Development  of Small Island Developing States serta  Ad Hoc Working Group to follow up on the Outcome of the UN Conference on the World Financial and  Economic Crisis and  its Impact on Development.]

Brazil, sebagai negara tuan rumah untuk Konferensi  2012, berjanji akan bekerjasama secara penuh. Dubes  Luiz Machado mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bisa dicapai dengan menghidupkan kembali Semangat Rio, bahwa Rio 2012 akan mengembangkan dari keberhasilan para pendahulunya dan bahwa tujuan Negara Anggota  PBB haruslah membangun kembali komitmen dan menjalankan komitmen mereka.

Ia mengatakan bahwa para pemerintah tidak perlu melakukan debat teoritis  dan menambahkan bahwa  Konferensi bisa berhasil dengan secara jujur menelaah kesenjangan implementasi termasuk evolusi banyak isu sulit seperti sarana implementasi  (finansial  dan alih  teknologi). Ia menyerukan diadakan kerangka institusional  pembangunan berkelanjutan terutama pada tingkat  PBB dan aksi untuk mendukung ketiga pilar  pembangunan berkelanjutan  pada tingkat nasional l (pilar lignkungan, sosial dan ekonomi).

Jepang menyerukan semangat kemitraan baru antara Utara dan Selatan untuk melindungi bumi dan sebuah pesan yang menyentuk dalam dokumen politik yang akan dihasilkan Konferensi.

 

Venezuela secara bersemangat menyerukan evaluasi terhadap usulan ekonomi hijau  dan bersikeras bahwa itu tidak boleh menjadi konsep alternatif dari keberlanjutan, dengan mengatakan bahwa “tidak boleh ada privatisasi alam”.

AS mengatakan bahwa Rio +20 boleh jadi menjadi  "Rio untuk duapuluh sekian”, dengan menekankan pentingnya melibatkan para pemangku kepentingan terutama anak-anak muda. AS menekankan “komitmen AS untuk menangani perubahan iklim, ketahanan pangan, melindungi kesehatan global, lingkungan laut” dan menyerukan integrasi tiga pilar ke dalam setiap kegiatan ekonomi.

Mengenai  ekonomi hijau, dikatakan prioritasnya adalah energi bersih, efisiensi sumberdaya dan latihan kerja. Mengenai kerangka institusional, AS mengatakan implementasi nasional dan lokal sama pentingnya.

Direktur Eksekutif UNEP, Achim Steiner, mengatakan bahwa Negara Anggota telah memilih ekonomi hijau sebagai tema dan bahwa ini adalah pemecahan yang paling menjanjikan. Ia mengatakan tema ini menimbulkan banyak perdebatan dan mungkin itu adalah hal yang baik.

Steiner menambahkan bahwa risiko harus dihadapi  dan bahwa kekhawatiran tentang hambatan perdagangan serta persyaratan baru (yang timbul dari ekonomi hijau) harus ditangani.

Semua pembicara pemerintah mendukung dengan kuat partisipasi efektif dari kelompok masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan dalam proses persiapan dan Konfernsi 2012 itu sendiri.

 

Diterjemahkan dari TWN Info Service, dan dimuat dalam SUNS #6926 -19 Mei 2010